Bupati Simalungun Serahkan LKPD ke BPK, BPK Provinsi Sumatera Utara Apresiasi

SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga. SH.MH menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un Audited Se-Propinsi Sumatra Utara TA. 2021 di Auditorium BPK Perwakilan Sumatra Utara Medan Polonia, Selasa, ( 22/3/2022 )

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan menerima langsung kedatangan rombongan Bupati Simalungun dan memberikan apresiasi dengan mengajungkan jempol atas penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebelum lewat waktu tanggal 31 Maret 2022.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

Laporan keuangan tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhitung mulai dari tanggal 28 Maret hingga 25 April 2022 mendatang, BPK juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Simalungun agar terlebih dahulu menyelesaikan LHP tahun 2019 dan 2020 terutama di Dinas Dikjar dan bidang asset agar Simalungun mendapat opini WTP

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga 

Baca juga: 57 Anak Sekolah Dasar 091469 Sipangan Bolon Divaksin, dr Haposan Ajak Orang Tua Siswa Dukung Pemberian Vaksin Anak Sekolah

menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Sumatra Utara yang telah memberikan Pemkab Simalungun kesempatan untuk memperbaiki Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021.

"Semoga kedepannya di pemerintahan kami tidak lagi di temukan banyak kesalahan, dan kami berharap setiap OPD dapat bersinergi dalam dalam upaya perbaikan dalam menjalankan amanah dan tugasnya., "kata Bupati Simalungun

Baca juga: Bupati Kotim Halkinoor, Resmikan Sirkuit Gastrack Balai Rotah Apoi, Pondok Damar

Bupati Simalungun Juga memyampaikan jika ada temuan-temuan kedepannya merupakan kesalaham dari dirinya yang kurang memberikan pengawasan terhadap kinerja para Kepala Organisasi Perangkat Darah ( OPD ).

"Kedepan jika ada temuan - temuan yang ada ini merupakan salah kita yang artinya kita tidak mengawasi "kepada kepala OPD diminta agar memaksimalkan pengawasan, karena Kepala OPD lah saya berikan wewenang, dan sebaiknya para OPD lebih profesional dalam memilih stafnya. Hal ini bukan hal yang sulit, kita butuh kerja sama dan kemauan untuk memperbaiki ini, "sebut Bupati.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Tampak Hadir mendampingi Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga. Plt Inspektorat Roganda Sihombing dan Kepala BPKAD Frans N Saragih, Plt Kadis Kominfo SML Simangunsong ( Karmel )